Arsip untuk ‘Fiqih Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf & Fidyah’ Kategori

h1

Fiqih Wakaf

Februari 4, 2008

PERSYARATAN UMUM UNTUK PENDAYAGUNAAN HARTA WAKAF

Karena aktivitas pendayagunan harta, sebagaimana biasanya, akan menemui dua hal, keuntungan atau kerugian; dan mayoritas kegiatan pendayagunaan harta, baik yang dilakukan oleh Negara ataupun badan usaha milik Negara, jika tidak sampai rugi berat maka keadaannya tidak seperti yang diharapkan dan tidak pula mencapai keadaan istimewa; dan karena harta wakaf adalah termasuk harta ummat yang memiliki fungsi social umum; harta wakaf memiliki sifat-sifat khusus yang tidak sama dengan harta manusia pada umumnya, maka kami memandang bahwa pandangan para fuqaha (ulama ahli fiqih) yang mulia, seluruhnya mengatakan tidak bolehnya mem-posting harta wakaf dalam program pendayagunaan dalam sektor usaha jika hasilnya kecil atau tidak sebanding dengan nilai harta wakaf itu sendiri.

Oleh karena itu, seluruh fuqaha mensyaratkan kegiatan pendayagunaan harta wakaf dengan syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Memilih jenis usaha yang paling aman dan tingkat resikonya paling kecil, mencari yang ada system penjaminannya secara syariah. Kami sudah kemukakan bahwa Majma Al-Fiqhiy Al-Islamy internasional membolehkan adanya penjaminan dari pihak ketiga terhadap saham-saham sektor bisnis. Dari sini, maka pengelola wakaf atau nadhir harus mencari pihak-pihak seperti ini sebagai penjamin sebaik mungkin. Jika tidak ada pihak penjamin, maka mengusahakan kepada pemerintah agar bertindak sebagai penjaminnya.
  2. Mempercayakan kepada disiplin ilmu kontemporer dan metode-metode atau teknik-teknik terbaru serta berbagai hasil penelitian dan telaah para ahli di bidangnya secara matang, agar dikelola oleh orang-orang yang ikhlas, kredibel, dan professional dalam bidang usaha atau bisnis.
  3. Melalui planning atau perencanaan, antisipasi, supervisi, dan kontrol atau audit internal terhadap kegiatan bisnis tersebut.
  4. Memperhatikan Fiqh Aulawiyat (fiqh tentang apa yang terpenting dan penting serta apa yang mesti didahulukan) dan fiqh tentang tingkatan-tingkatan resiko dalam kegiatan bisnis, serta fiqh tentang bagaimana bermuamalah/bekerja sama dengan perbankan dan perusahaan bisnis, dimana pengelola wakaf tidak boleh bekerja sama kecuali dengan perbankan islami dan perusahaan bisnis yang memenuhi persyaratan keamanan, sekuritas keuangan (liquid) dan penjaminan. Dari titik ini, pengelola wakaf wajib untuk mengarahkan harta wakaf, jika ingin didayagunakan, dalam kegiatan bisnis yang tetap lebih aman dan tingkat resiko terkecil, yaitu bisnis dalam bidang properti.

KRITERIA PENGELOLA WAKAF DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGEMBANGAN WAKAF

Yang dimaksud di sini adalah perusahaan atau lembaga harus memiliki aspek legalitas hukum, independent, tidak memiliki ketergantungan dengan pemiliknya atau serikatnya; adalah satu-satunya pihak yang memiliki hak dan kewajiban terhadap harta wakaf tersebut; dan yang memiliki tanggung jawab secara terbatas hanya kepada harta/modal tersebut semata. (Lihat: Dr. Al-Sanhuriy, Al-Wasith 5/288, Dr. Abu Zaid Ridhwan, Al-Syarikat Al-Tijariyah, hal 110, Dr. Shalih Al-Marzuqiy, Al-Syarikat Al-Musahamah fii Al-Nidham Al-Suudiy, Cet. Jami’ah Ummul Qura, hal 191).

Persyaratan-persyaratan ini tidak pernah tertera dalam hukum positif Negara kecuali pada abad-abad terakhir ini saja, padahal para fuqaha Islam sudah menetapkan kaidah-kaidah pengelolaan harta wakaf tersebut puluhan abad yang silam, dimana pandangan fiqh Islam telah memberikan pandangannya tentang pihak-pihak yang mengelola wakaf, secara khusus. Fiqh membedakan antara kriteria alamiah dan kriteria professional semisal nadhir wakaf atau yang mengetuainya, dan konsekuensi dari semua hal itu, atas sesungguhnya wakaf harus selalu dimonitor oleh lembaga independent, baik independent dari pengaruh pewakaf (wakif) maupun pengaruh nadhirnya. Lembaga ini bertugas memonitor harta wakaf dan seluruh konsekuensinya, baik hak maupun kewajiban. Sejumlah fuqaha, baik dari madzhab Syafiiyah maupun Hanabilah menyatakan bolehnya memindahkan kepemilikan kepada pihak pengguna wakaf semisal fakir-miskin, ulama, sekolah, dan masjid. (Al-Raudhah, Imam Nawawi, 5/342, Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah 5/640,641).

Para fuqaha Hanafiyah dan Syafiiyah juga membolehkan pihak penilai wakaf untuk mengajukan hutang atas nama harta wakaf demi mencapai mashlahat, dengan seizin dari qadhi hakim, kemudian melunasinya dengan hasil pendayagunaanya. Ini juga menjadi dalil atas sesungguhnya wakaf memiliki sifat tanggung jawab harta yang bisa dilakukan hutang-piutang demi harta wakaf itu, kemudian pelunasannya diambil dari hasil pendayagunaannya. (Fatawa Qadhi Khan bi Hamisy Al-Fatawa Al-Hindiyah 3/298, Durar Al-Mukhtar ma’a Hasyiyah Ibnu Abidin 4/439, Al-Asybah wa Al-Nadhair li Ibn Najim, hal 194, Tuhfah Al-Muhtaj 6/289).

Imam Ibnu Najim berkata: Pihak penilai wakaf bisa menyewakannya, kemudian menyudahinya, dan penilai wakaf lainnya bisa meneruskannya.” Dan ini menjadi dalil atas sesungguhnya harta wakaf, dilihat dari sisi dzatnya, bisa menerima sewa, artinya ia bisa disewakan, dan di sana ada banyak nash yang menunjukkan adanya dampak dari kriteria-kriteria professional tentang pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf dalam peraturan wakaf modern. (Al-Bahr Al-Raiq 5/259, Mabda’ Al-Ridha fii Al-Uqud, Dirasah Muqaranah, Cet. Al-Basyair Al-Islamiyah, Beirut, 1985, 1/353)

Saya tidak ingin berpanjang-lebar membahas hal ini secara detail, akan tetapi maksud saya mengemukakan hal ini adalah bahwa model pengelolaan harta wakaf ini, secara fiqh, dengan pengelolaan diserahkan kepada institusi independent telah menciptakan perkembangan terhadap harta wakaf itu sendiri pada abad-abad pertama Islam, dan telah memberikan sumbangan yang nyata kepa.da perkembangan peradaban ummat Islam ini, mampu menjaga dan memelihara sebagian besar kebutuhan asasi masyarakat Islam sebagaimana yang diinginkan oleh ummat dalam sisi pengembangan, semisal pendirian dan pengelolaan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit-rumah sakit. Dan sebagian lembaga pengelola wakaf dan waris khusus memanfaatkannya untuk berbagai kegiatan amal dan layanan karitas (charity services).

Maka, model pengelolaan ini, secara fiqh, memiliki nilai lebih dalam 2 (dua) aktivitas: pengelolaan harta wakaf dan layanan sosial, dan ini lebih unggul jika dibandingkan dengan pengelolaan wakaf secara pribadi. Yang paling mencolok adalah bahwa pengelolaan wakaf secara institusi, akan lebih kontinyu daripada jika dikelola secara pribadi; lebih optimal dan lebih berkembang, lebih jelas dalam tahapan pencapaian tujuan, lebih mudah untuk diaudit dan evaluasi, baik internal maupun eksternal, serta bisa di-reform dalam sisi manajerialnya demi efektivitas audit internal. Kesemuanya ini akan bermuara pada akselerasi dan perkembangan institusi-institusi pengelolaan wakaf. (Dr. Ma’bad Al-Jarikiy, Abhats fii Al-Waqf, Nadwah Al-Waqf Al-Khairiy li Haiah Abu Dhabi Al-Khairiyah, hal 120).

Oleh karena itu, mayoritas institusi pengelola wakaf selalu ada di bawah pengawasan Daulah Islamiyah (Negara Islam), khususnya di bahwa qadhi (hakim), apalagi kalau melihat kepada masa-masa penerlantaran bidang ini karena lemahnya ummat Islam dalam berbagai sisi kehidupannya.

Dan yang menunjukkan urgensi wakaf adalah perhatian para musuh Islam, khususnya para penjajah, dalam memberangus berbagai institusi wakaf, menjelek-jelekan wakaf dan orang-orang yang mengelola wakaf, kemudian memberikan nama baru yang jelek dan mengganti manajemen pengelolaannya. Dan menurut saya, hal ini tidak perlu bukti lagi. Karena ungkapan mereka (para penjajah) adalah bahwa “wakaf jika ditinggalkan tidak dengan maksud untuk menerlantarkannya maka ia akan berkembang pesat, dan akan bisa memberikan sumbangan yang nyata, lebih besar daripada apa yang sudah tercatat dalam sejarah Islam.”

Oleh karena itu, ketika berbicara tentang wakaf, kita harus mengarahkan segala kemampuan dan potensi kita untuk mengembangkan institusi pengelola wakaf dalam segala sisi kehidupan. Dan dunia Barat telah mengambil manfaat yang besar dalam model wakaf Islam secara kelembagaan, dalam berbagai sisi kehidupan mereka, khususnya aspek pendidikan dan penelitian. Maka, mayoritas lembaga ilmiah dan pendidikan tinggi mereka memiliki harta wakaf untuk menjamin kontinyuitas lembaga tersebut dan karena besarnya dukungan pemerintah terhadap hal ini.***

Sumber:
Istitsmar Al-Waqf wa Thuruquhu Al-Qadimah wa Al-Haditsah, Prof. Dr. Ali Muhyiiddin Al-Qarrah Daghy, Maktabah Misykah Al-Islamiyah (Guru Besar Fak. Syariah- Qatar University, Anggota Majami’ Fiqhiyyah, Anggota Majelis Eropa untuk Fatwa dan Penelitian Islam).

Penerjemah:
Abu Valech Yanhouth

h1

Fiqih Fidyah

Februari 3, 2008

Fidyah

Adalah pemberian bahan makanan pokok atau makanan siap saji kepada orang miskin (fakir atau miskin) karena meninggalkan puasa Ramadhan dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Adapun fidyah yang berhubungan dengan ibadah haji adalah denda/ganti atas tidak ditunaikannya tahallul karena sakit atau ada luka di kepala.

Ukuran Fidyah
Ukuran fidyah adalah satu ukuran sekali makan untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan tersebut. Ukurannya adalah ½ sha’ atau satu mud.

Satu Sha’ jika dikonversikan dengan kilogram adalah antara 2,2 kg atau 2,5 kg, atau 3 kg (perbedaan ini menurut perbedaan tarjih para ulama). Sedangkan satu mud sama dengan 1/4 sha’ nabawy atau 1/5 sha’ penduduk Qashim (satu wilayah di Saudi Arabia) sekarang.

Khusus untuk fidyah untuk haji adalah ada tiga alternatif:
1. Berpuasa 3 hari;
2. Memberi makan 6 orang miskin;
3. Menyembelih hewan ternak.

Dalilnya adalah:

Firman Allah: “Dan adapun kepada orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka hendaklah ia membayar fidyah yaitu memberi makan satu orang miskin.” Q.S. Al-Baqarah: 184.

Sabda Rasulullah: “Siapa yang meninggal dunia sedangkan ia memiliki hutang puasa, maka hendaklah diberikan makanan kepada seorang miskin per hari untuk orang tersebut.” HR. Ibn Majah dari Ibn Umar, Tirmidzi mengatakan: “Yang shahih/benar tentang hadits Ibn Umar adalah mauquf.”

Dari Aisyah, ia berkata: “Memberikan makan atas nama orang yang meninggal tersebut sebagai qadha atas puasa Ramadhannya, dan tidak dipuasakan.”

Dan Ibn Abbas ketika ditanya tentang seorang laki-laki yang meninggal, sementara ia memiliki hutang nadzar puasa satu bulan dan hutang puasa Ramadhan 1 bulan, maka ia menjawab: “Adapun puasa ramadhan yang terhutang, maka lunasilah dengan membayarkannya dalam bentuk makanan, adapun nadzarnya, maka puasakanlah untuknya.” HR. Al-Atsram dalan Al-Sunan.

Apabila seseorang tidak bisa mengqadha puasanya karena udzur yang dibenarkan syariat, hingga ia meninggal dunia, maka tidak ada beban apapun atasnya. Hal ini karena puasa adalah hak Allah, ia diwajibkan berdasarkan syariat, akan tetapi ia meninggal sebelum tertunaikan kewajibannya. Maka, siapapun yang diwajibkan dari sesuatu sebelum ada kemampuan maka gugurlah kewajiban itu tanpa harus menggantinya, seperti misalnya juga haji. (Jika seseorang tidak mampu menunaikan haji, walaupun ia rukun Islam kelima, namun seseorang tidak ada kewajiban apapun atas rukun Islam ini kecuali kalau memiliki kemampuan –pent).

Namun, jika ia meninggal dan belum menunaikan qadha puasa tanpa udzuar, maka hendaklah ditunaikan qadhanya berupa pemberian makan kepada seorang miskin per hari sesuai jumlah hari yang ditinggalkannya. Hal ini berdasarkan hadis Ibn Umar, Aisyah, dan Ibn Abbas.

Siapa yang tidak berpuasa ramadhan karena sudah tua-renta, ataupun sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, maka hendaklah ia memberi makan kepada seorang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya.

Adapun dalil fidyah dalam urusan haji adalah firman Allah: Maka siapa yang sedang sakit atau ada luka di kepalanya, maka fidyahnya adalah dengan puasa atau shadaqah atau menyembelih hewan. Q.S. Al-Baqarah: 196.

Dalil kedua adalah hadits ibn Ujrah yang terluka di kepalanya, maka Rasulullah bersabda: Maka fidyahnya adalah puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih kambing. HR. Muttafaq Alaih

Apa yang diberikan dan berapa?

Tidak ada ketentuan atau batasan yang jelas, maka hal ini kita kembalikan kepada kebiasaan. Anas ibn Malik ketika sudah tua pernah mengumpulkan 30 orang fakir dan memberi mereka makan dengan roti beserta lauknya HR. Bukhari dalam tafsirnya 3/197.

Maka jika seseorang memberi makan siang atau makan malam kepada seorang miskin, maka itu sudah cukup untuk disebut sebagai fidyahnya atas puasa yang ia tinggalkan itu.

Sebagian ulama mengatakan: “Cara demikian tidak sah, yang benar adalah memberi bahan makanan pokok. Oleh karena itu, mereka mengatakan: tidak boleh tidak, harus memberi dalam bentuk 1 mud gandum atau ½ sha’ bahan makanan pokok. (1 sha’ adalah 3 kg; 1 mud adalah ¼ sha’. Lihar detailnya dalam kamus zakat di www.siwakz.net). Sebagian ulama lainnya mengatakan ½ sha’ dari bahan makanan pokok apapun. (Nailul Authar 4/232).

Apa yang dimaksud dengan ½ sha’?
Apakah ½ sha’ ini ukuran yang dikenal menurut masyarakat setempat ataukah menurut ukuran di zaman Nabi SAW? Jawaban kami adalah: tidak ada seorang pun sepengetahuan kami dari seluruh ulama, yang mengatakan ukuran sha’ adalah menurut masyarakat setempat. Jadi yang benar adalah menurut ukuran sha’ di zaman Nabi SAW.

Sebagian ulama ada yang membolehkan ukuran dengan ukuran sha’ daerah qashim, namun tatkala kami lihat ukurannya, ternyata 1 sha’ daerah qashim lebih banyak dari 1 sha’ zaman Nabi sebanyak 0,25-nya, sebab sha’ kita (Qashim) ternyata 5 mud, sedangkan sha’ nabawy hanya 4 mud.

*** Penerjemah: Abu Muhammad ibn Shadiq dengan beberapa tambahan.

h1

Fiqih Kafarat

Februari 3, 2008

Kafarat atau tebusan disebut denda, yakni tebusan atas suatu pelanggaran aturan syari’at. Ada enam hal yang diterangkan tebusan-nya dalam syari’at Islam, yaitu:

1. Tebusan untuk pelanggaran sumpah
2. Tebusan untuk pelanggaran nadzar
3. Tebusan pembunuhan
4. Tebusan zhihar (suami, Engkau bagiku seperti punggung ibuku.)
5. Tebusan ila’ (sumpah untuk tidak menggauli isteri)
6. Tebusan karena ber-jima’ di siang hari bulan Ramadhan
7. Denda dalam haji.

Jika diklasifikasikan, jenis tebusan di atas dapat dibagi dua:
1. Boleh memilih: tebusan sumpah, nadzar, ila’, melakukan larangan ketika haji karena sakit, membunuh binatang buruan ketika haji, ada binatang yang serupa maupun tidak ada.
2. Tidak boleh memilih: tebusan zhihar, ber-jima’ di siang hari Ramadhan, membunuh, meninggalkan kewajiban haji karena sakit ketika haji, terhalang haji tamattu’ dan haji qiran, dan ber-jima’ sebelum tahallul awwal dalam haji.

Syarat Wajibnya Kafarat Atas Pelanggaran Sumpah
1. Sengaja mengucapkan sumpah:
Allah I tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja (Q.S. Al-Ma’idah: 89).
2. Sumpah diucapkan atas perkara yang mungkin (terjadi) di masa yang akan datang.
3. Diucapkan atas pilihannya sendiri, seseorang yang dipaksa mengucapkan sumpah tidak dikenakan tebusan atau denda; Ummatku dimaafkan karena kekeliruan dan kelupaan serta perkara yang dipaksakan kepadanya. (HR. Ibnu Majah: (1/659), al-Hakim, shahih (2/198).))
4. Ingat. Seseorang bersumpah karena lupa, atau melanggarnya karena lupa, maka tidak dikenakan kafarat. (Asy-Syarh Al-Kabir (2/143).
5. Diucapkan dengan lisan; sumpah yang hanya dalam hati tidak dikenai sanksi.
Sesungguhnya Allah I membiarkan bagi ummatku sesuatu yang dibisikkan dalam hatinya selama tidak dibicarakan dan tidak pula dilaksanakan. (HR. Al-Bukhari: (2528)
6. Terjadi pelanggaran atas sumpah.

(Sumber: Hukum Kafarat,. Syaikh Prof. Dr. Abdullah ibn Muhammad Al-Thayyar, Penerbit: Pustaka Alsofwa, Ed. I/2004M)

h1

Fiqih Shadaqah dan Infaq

Februari 3, 2008

Shadaqah dan Infaq adalah salah satu pilar investasi sosial Islam bagi perbaikan nasib kalangan marjinal, dhu’afa, dan mustadh’afiin; merupakan salah satu bukti atas kepedulian dan kesempurnaan dien Islam untuk menyelesaikan problem kehidupan bermasyarakat.

Shadaqah dan Infaq adalah perintah Allah ta’alaa kepada para Nabi dan Rasul serta kepada ummat mereka, sebagai bukti atas keimanan yang mereka iqrar-kan; iman kepada Allah ta’alaa dan kepada kenabian para nabi yang hidup pada saat itu.

Allah ta’alaa berfirman tentang ummat Nabi Musa alaihis salam
Dan ingatlah, ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah sesuatu kecuali Allah ta’alaa semata, berbuat santun kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang santun kepada manusia. (Q.S. Al-Baqarah: 83)
[Kata kunci: Ummat Nabi Musa diambil sumpah untuk berbuat santun kepada kedua orang tua, dan dhu'afa ]

Tentang Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasalamdan Ummatnya
Merekalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, lagi mendirikan shalat, dan menginfaqkan sebagian dari rizqi yang Kami anugerahkan kepada mereka. (Q.S. Al-Baqarah: 3)

Yaitu orang-orang yang menyisihkan sebagian rizqinya untuk hak yang sudah ma’lum, untuk peminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta (Q.S. Al-Ma’aarij: 24 – 25).

Dan mereka memberikan makanan yang mereka sukainya ke-pada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. (Q.S. Al-Insaan: 8)
[ Kata kunci: Orang bertaqwa: beriman, shalat dan berinfaq]

Sabda Rasulullah e tentang Anjuran Shadaqah:
Siapa yang mampu untuk melindungi dirinya dari api neraka, walaupun dengan sebutir tamr (kurma masak), maka lakukanlah (HR. Imam Muslim, NO. 2302)
[ Kata kunci: Perlindungan diri dari Neraka, diantaranya dengan infaq ]

h1

Fiqih Wakaf

Februari 3, 2008

PERSYARATAN UMUM UNTUK PENDAYAGUNAAN HARTA WAKAF

Karena aktivitas pendayagunan harta, sebagaimana biasanya, akan menemui dua hal, keuntungan atau kerugian; dan mayoritas kegiatan pendayagunaan harta, baik yang dilakukan oleh Negara ataupun badan usaha milik Negara, jika tidak sampai rugi berat maka keadaannya tidak seperti yang diharapkan dan tidak pula mencapai keadaan istimewa; dan karena harta wakaf adalah termasuk harta ummat yang memiliki fungsi social umum; harta wakaf memiliki sifat-sifat khusus yang tidak sama dengan harta manusia pada umumnya, maka kami memandang bahwa pandangan para fuqaha (ulama ahli fiqih) yang mulia, seluruhnya mengatakan tidak bolehnya mem-posting harta wakaf dalam program pendayagunaan dalam sektor usaha jika hasilnya kecil atau tidak sebanding dengan nilai harta wakaf itu sendiri.

Oleh karena itu, seluruh fuqaha mensyaratkan kegiatan pendayagunaan harta wakaf dengan syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Memilih jenis usaha yang paling aman dan tingkat resikonya paling kecil, mencari yang ada system penjaminannya secara syariah. Kami sudah kemukakan bahwa Majma Al-Fiqhiy Al-Islamy internasional membolehkan adanya penjaminan dari pihak ketiga terhadap saham-saham sektor bisnis. Dari sini, maka pengelola wakaf atau nadhir harus mencari pihak-pihak seperti ini sebagai penjamin sebaik mungkin. Jika tidak ada pihak penjamin, maka mengusahakan kepada pemerintah agar bertindak sebagai penjaminnya.
  2. Mempercayakan kepada disiplin ilmu kontemporer dan metode-metode atau teknik-teknik terbaru serta berbagai hasil penelitian dan telaah para ahli di bidangnya secara matang, agar dikelola oleh orang-orang yang ikhlas, kredibel, dan professional dalam bidang usaha atau bisnis.
  3. Melalui planning atau perencanaan, antisipasi, supervisi, dan kontrol atau audit internal terhadap kegiatan bisnis tersebut.
  4. Memperhatikan Fiqh Aulawiyat (fiqh tentang apa yang terpenting dan penting serta apa yang mesti didahulukan) dan fiqh tentang tingkatan-tingkatan resiko dalam kegiatan bisnis, serta fiqh tentang bagaimana bermuamalah/bekerja sama dengan perbankan dan perusahaan bisnis, dimana pengelola wakaf tidak boleh bekerja sama kecuali dengan perbankan islami dan perusahaan bisnis yang memenuhi persyaratan keamanan, sekuritas keuangan (liquid) dan penjaminan. Dari titik ini, pengelola wakaf wajib untuk mengarahkan harta wakaf, jika ingin didayagunakan, dalam kegiatan bisnis yang tetap lebih aman dan tingkat resiko terkecil, yaitu bisnis dalam bidang properti.

KRITERIA PENGELOLA WAKAF DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGEMBANGAN WAKAF

Yang dimaksud di sini adalah perusahaan atau lembaga harus memiliki aspek legalitas hukum, independent, tidak memiliki ketergantungan dengan pemiliknya atau serikatnya; adalah satu-satunya pihak yang memiliki hak dan kewajiban terhadap harta wakaf tersebut; dan yang memiliki tanggung jawab secara terbatas hanya kepada harta/modal tersebut semata. (Lihat: Dr. Al-Sanhuriy, Al-Wasith 5/288, Dr. Abu Zaid Ridhwan, Al-Syarikat Al-Tijariyah, hal 110, Dr. Shalih Al-Marzuqiy, Al-Syarikat Al-Musahamah fii Al-Nidham Al-Suudiy, Cet. Jami’ah Ummul Qura, hal 191).

Persyaratan-persyaratan ini tidak pernah tertera dalam hukum positif Negara kecuali pada abad-abad terakhir ini saja, padahal para fuqaha Islam sudah menetapkan kaidah-kaidah pengelolaan harta wakaf tersebut puluhan abad yang silam, dimana pandangan fiqh Islam telah memberikan pandangannya tentang pihak-pihak yang mengelola wakaf, secara khusus. Fiqh membedakan antara kriteria alamiah dan kriteria professional semisal nadhir wakaf atau yang mengetuainya, dan konsekuensi dari semua hal itu, atas sesungguhnya wakaf harus selalu dimonitor oleh lembaga independent, baik independent dari pengaruh pewakaf (wakif) maupun pengaruh nadhirnya. Lembaga ini bertugas memonitor harta wakaf dan seluruh konsekuensinya, baik hak maupun kewajiban. Sejumlah fuqaha, baik dari madzhab Syafiiyah maupun Hanabilah menyatakan bolehnya memindahkan kepemilikan kepada pihak pengguna wakaf semisal fakir-miskin, ulama, sekolah, dan masjid. (Al-Raudhah, Imam Nawawi, 5/342, Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah 5/640,641).

Para fuqaha Hanafiyah dan Syafiiyah juga membolehkan pihak penilai wakaf untuk mengajukan hutang atas nama harta wakaf demi mencapai mashlahat, dengan seizin dari qadhi hakim, kemudian melunasinya dengan hasil pendayagunaanya. Ini juga menjadi dalil atas sesungguhnya wakaf memiliki sifat tanggung jawab harta yang bisa dilakukan hutang-piutang demi harta wakaf itu, kemudian pelunasannya diambil dari hasil pendayagunaannya. (Fatawa Qadhi Khan bi Hamisy Al-Fatawa Al-Hindiyah 3/298, Durar Al-Mukhtar ma’a Hasyiyah Ibnu Abidin 4/439, Al-Asybah wa Al-Nadhair li Ibn Najim, hal 194, Tuhfah Al-Muhtaj 6/289).

Imam Ibnu Najim berkata: Pihak penilai wakaf bisa menyewakannya, kemudian menyudahinya, dan penilai wakaf lainnya bisa meneruskannya.” Dan ini menjadi dalil atas sesungguhnya harta wakaf, dilihat dari sisi dzatnya, bisa menerima sewa, artinya ia bisa disewakan, dan di sana ada banyak nash yang menunjukkan adanya dampak dari kriteria-kriteria professional tentang pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf dalam peraturan wakaf modern. (Al-Bahr Al-Raiq 5/259, Mabda’ Al-Ridha fii Al-Uqud, Dirasah Muqaranah, Cet. Al-Basyair Al-Islamiyah, Beirut, 1985, 1/353)

Saya tidak ingin berpanjang-lebar membahas hal ini secara detail, akan tetapi maksud saya mengemukakan hal ini adalah bahwa model pengelolaan harta wakaf ini, secara fiqh, dengan pengelolaan diserahkan kepada institusi independent telah menciptakan perkembangan terhadap harta wakaf itu sendiri pada abad-abad pertama Islam, dan telah memberikan sumbangan yang nyata kepa.da perkembangan peradaban ummat Islam ini, mampu menjaga dan memelihara sebagian besar kebutuhan asasi masyarakat Islam sebagaimana yang diinginkan oleh ummat dalam sisi pengembangan, semisal pendirian dan pengelolaan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit-rumah sakit. Dan sebagian lembaga pengelola wakaf dan waris khusus memanfaatkannya untuk berbagai kegiatan amal dan layanan karitas (charity services).

Maka, model pengelolaan ini, secara fiqh, memiliki nilai lebih dalam 2 (dua) aktivitas: pengelolaan harta wakaf dan layanan sosial, dan ini lebih unggul jika dibandingkan dengan pengelolaan wakaf secara pribadi. Yang paling mencolok adalah bahwa pengelolaan wakaf secara institusi, akan lebih kontinyu daripada jika dikelola secara pribadi; lebih optimal dan lebih berkembang, lebih jelas dalam tahapan pencapaian tujuan, lebih mudah untuk diaudit dan evaluasi, baik internal maupun eksternal, serta bisa di-reform dalam sisi manajerialnya demi efektivitas audit internal. Kesemuanya ini akan bermuara pada akselerasi dan perkembangan institusi-institusi pengelolaan wakaf. (Dr. Ma’bad Al-Jarikiy, Abhats fii Al-Waqf, Nadwah Al-Waqf Al-Khairiy li Haiah Abu Dhabi Al-Khairiyah, hal 120).

Oleh karena itu, mayoritas institusi pengelola wakaf selalu ada di bawah pengawasan Daulah Islamiyah (Negara Islam), khususnya di bahwa qadhi (hakim), apalagi kalau melihat kepada masa-masa penerlantaran bidang ini karena lemahnya ummat Islam dalam berbagai sisi kehidupannya.

Dan yang menunjukkan urgensi wakaf adalah perhatian para musuh Islam, khususnya para penjajah, dalam memberangus berbagai institusi wakaf, menjelek-jelekan wakaf dan orang-orang yang mengelola wakaf, kemudian memberikan nama baru yang jelek dan mengganti manajemen pengelolaannya. Dan menurut saya, hal ini tidak perlu bukti lagi. Karena ungkapan mereka (para penjajah) adalah bahwa “wakaf jika ditinggalkan tidak dengan maksud untuk menerlantarkannya maka ia akan berkembang pesat, dan akan bisa memberikan sumbangan yang nyata, lebih besar daripada apa yang sudah tercatat dalam sejarah Islam.”

Oleh karena itu, ketika berbicara tentang wakaf, kita harus mengarahkan segala kemampuan dan potensi kita untuk mengembangkan institusi pengelola wakaf dalam segala sisi kehidupan. Dan dunia Barat telah mengambil manfaat yang besar dalam model wakaf Islam secara kelembagaan, dalam berbagai sisi kehidupan mereka, khususnya aspek pendidikan dan penelitian. Maka, mayoritas lembaga ilmiah dan pendidikan tinggi mereka memiliki harta wakaf untuk menjamin kontinyuitas lembaga tersebut dan karena besarnya dukungan pemerintah terhadap hal ini.***

Sumber:
Istitsmar Al-Waqf wa Thuruquhu Al-Qadimah wa Al-Haditsah, Prof. Dr. Ali Muhyiiddin Al-Qarrah Daghy, Maktabah Misykah Al-Islamiyah (Guru Besar Fak. Syariah- Qatar University, Anggota Majami’ Fiqhiyyah, Anggota Majelis Eropa untuk Fatwa dan Penelitian Islam).

Penerjemah:
Abu Valech Yanhouth

h1

Fiqih Zakat

Februari 3, 2008

Zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan bertambah, dan menurut syariat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu.

Dan zakat adalah rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat dan shalat. Dan hukum menunaikannya adalah wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orang-orang yang ruku.” (QS al-Baqarah: 43)

Barangsiapa mengingkari wajibnya maka ia telah kafir, baik dia berzakat maupun tidak dan barangsiapa yang tidak mau membayar zakat karena bakhil dan pelit, karena sayang terhadap harta dan masih mengakui wajibnya zakat maka ia telah berdosa besar, terancam dengan siksa yang besar dan mengerikan di akhirat nanti, dan juga di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. ali-Imran: 180)

Syarat wajib zakat

a) Merdeka, bukan budak

b) Muslim

c) Hartanya mencapai nishab. Nishab adalah kadar harta tertentu sesuai dengan jenis harta tersebut. Baik pemilik harta maupun anak-anak, berakal maupun gila. Karena zakat wajib pada harta bukan pada orangnya.

d) Kepemilikannya mapan dan stabil dalam satu tahun atau tiap panen. Tidak berkaitan dengan harta orang lain.

e) Berlalu satu tahun (haul), berdasarkan hadits ‘Aisyah Radhiyallahu`anha bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu satu tahunHR Ibnu Majah dan At Tirmidzi. Kecuali pada pertanian, tidak diwajibkan pada tiap tahun, namun diwajibkan pada setiap panennya.

Harta yang dizakati

a) Emas, perak dan yang semisalnya, seperti uang dan lainnya.

b) Barang dagangan, semua barang dagangan.

c) Binatang ternak, yakni sapi, unta dan kambing

d) Pertanian, pada hasil bumi yang bisa ditakar dan ditimbang serta disimpan

A. Zakat Emas, Perak dan Uang

1. Wajib zakat pada emas bila telah mencapai dua puluh dinar atau lebih maka zakatnya dua setengah persen.

2. Dinar ditimbang dengan emas pakai ukuran mitsqal. Satu mitsqal ditimbang dengan timbangan sekarang adalah 4,25 gram.

3. 20 dinar sama dengan timbangan 85 gram emas. 20 x 4,25 = 85 gram emas. Inilah nishab emas. Kalau dalam mata uang rupiah, maka 85 gram x Rp 100.000 (dengan asumsi harga 1 gram emas = Rp 100.000) = Rp 8.500.000 maka yang wajib dikeluarkan adalah Rp 8.500.000 x 2,5% = Rp 212.500

4. Wajib zakat pada perak bila telah mencapai nishabnya (dengan bilangan) 200 dirham lebih, atau dengan timbangan lima awaq, adalah 2,5%

5. 200 dirham sama dengan timbangan 595 gram. Bila uang yang telah mencapai nishab berkumpul pada seseorang dan mencapai haul satu tahun maka wajib zakat, baik uang itu disiapkan untuk nafkah, nikah, membeli tanah atau membayar utang maupun untuk yang lainnya.

6. Pembuatan Emas dan Perak memiliki tiga keadaan:

a) Jika maksud pembuatan emas adalah untuk perdagangan maka itu ada zakatnya, berupa zakat barang dagangan yakni 2.5 persen. Karena barang tersebut telah menjadi barang dagangan maka diukur dengan mata uang negeri tersebut kemudian menzakatinya.

b) Jika maksud dari pembuatan emas tersebut untuk melapisi barang-barang, seperti tempat makan berupa pisau, sendok, kendi dan yang sejenisnya maka ini haram. Namun tetap wajib zakat bila telah mencapai nishab, dan zakatnya adalah 2.5 persen.

c) Jika maksud dari pembuatan emas untuk dipergunakan dalam hal-hal yang boleh atau untuk dipinjamkan, zakatnya 2,5 persen bila mencapai satu haul dan mencapai nishab. Namun di sini ada perselisihan pendapat ulama.

7. Uang kertas zaman sekarang, seperti riyal, dolar dan lain-lain hukumnya sama dengan hukum emas dan perak. Ditaksir dengan harga dasar; bila telah mencapai nishab salah satu dari emas dan perak tersebut, maka wajib zakat. Ukuran zakatnya 2,5 persen dan telah berlalu satu haul (tahun).

8. Cara Mengeluarkan Zakat Uang

Uang ditaksir dengan nishab emas atau perak, bila minimal nishab emas 85 gram dan misalnya harga satu gram emas 40 riyal Saudi, maka kita kalikan nishab emas dengan harga satu gram emas (85 x 40 = 3400 riyal) inilah minimal nishab uang. Maka zakat yang harus dikeluarkan 85 riyal Saudi, dan itu sama dengan 2,5 persen.

9. Untuk mengeluarkan kadar zakat uang, maka harta dibagi 40 maka akan keluar 2,5 persen. Demikianlah yang wajib dalam masalah zakat emas dan perak serta apa yang diikutkan hukumnya. Contohnya, kalau seseorang memiliki delapan puluh ribu riyal, maka (80.000/40 = 2000 riyal) jadi itulah kadar zakat uang, yakni 2.5 persen.

10. Hukum Zakat Perhiasan yang Dipakai

Dibolehkan bagi para perempuan apa yang sudah menjadi kebiasaan mereka, memakai emas maupun perak tanpa ada pemborosan, dan wajib bagi mereka untuk membayar zakat bila telah mencapai nishab serta berlalu satu tahun. Barangsiapa yang tidak tahu hukum maka wajib membayarkannya kapan mengetahuinya. Adapun tahun-tahun yang berlalu sebelum adanya ilmu maka tidak ada zakatnya, karena hukum-hukum syar’i hanya wajib dengan ilmu. Namun di sini ada perselisihan pendapat ulama.

11. Emas, berlian dan batu-batu berharga serta yang sejenisnya bila hanya dipakai maka tidak ada zakatnya. Adapun bila diperdagangkan maka ditaksir harganya dengan nishab salah satu dari emas atau perak, jika telah mencapai nishab dan berlalu satu tahun maka zakatnya 2.5 persen

12. Emas tidak digabungkan dengan perak dalam menggenapkan nishab, harga barang dagangan digabungkan ke salah satu dari keduanya.

B. Zakat Binatang Ternak

Zakat binatang ternak wajib dengan dua syarat;

1. Hewan tersebut untuk dikembangbiakkan dan diternak, bukan dipakai untuk kerja.

2. Hewan tersebut dipelihara, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, “Pada unta yang dipelihara setiap empat puluh satu bintu labun” HR Ahmad, Abu Dawud, dan An Nasa’i.

Nishab Unta dan Zakatnya

Dari 5 sampai 9 ekor, 1 ekor kambing. Dari 10 sampai 14 ekor; 2 ekor kambing. Dari 15 sampai 19 ekor, 3 ekor kambing. Dari 20 sampai 24 ekor; 4 ekor kambing. Dari 25 sampai 35 ekor; 1 ekor unta usia 1 tahun (bintu makhad). Dari 36 sampai 45, 1 ekor unta usia 2 tahun (bintu labun). Dari 46 sampai 60, 1 ekor unta usia 3 tahun (hiqqah). Dari 61 sampai 75, 1 ekor unta usia 4 tahun (jadza’ah). Dari 76 sampai 90; 2 ekor unta usia 2 tahun. Dari 91 sampai 120; 2 ekor unta usia 3 tahun. Apabila lebih dari 120 ekor maka wajib (zakat) pada setiap 40 ekor unta, satu bintu labun. Pada setiap 50 ekor unta satu ekor hiqqah. Dan pada 150 tiga hiqqah. Pada 160 ekor unta empat bintu labun. Pada 180 ekor unta zakatnya dua hiqqah dan dua bintu labun. Pada 200 ekor unta lima bintu labun atau empat hiqqah.

Nishab Sapi dan Zakatnya

Dari 30 sampai 39, 1 ekor sapi usia 1 tahun (tabi’ atau tabi’ah). Dari 40 sampai 59, 1 ekor sapi usia 2 tahun (musinnah). Dari 60 sampai 63; 2 ekor sapi usia 1 tahun.

Kemudian pada setiap 30 ekor sapi, zakatnya satu ekor sapi jantan/betina berumur satu tahun (tabi’/tabi’ah) dan pada 40 ekor sapi maka zakatnya satu ekor sapi berumur dua tahun (musinnah) dan pada 50 ekor sapi zakatnya dua ekor sapi berumur dua tahun (musinnah). 70 ekor sapi zakatnya dua ekor sapi, yang satu berumur dua tahun dan yang lainnya berumur dua tahun (tabi’ dan musinnah). 100 ekor sapi zakatnya dua ekor sapi berumur satu tahun dan satu ekor sapi berumur dua tahun. Pada 120 ekor sapi zakatnya tiga ekor sapi berumur dua tahun.

Nishab Kambing dan Zakatnya

Dari 40 sampai 120; 1 ekor kambing. Dari 121 sampai 200; 2 ekor kambing. Dari 201 sampai 399; 3 ekor kambing.

Kemudian pada setiap seratus ekor kambing zakatnya satu ekor kambing. 399 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing, dan 400 sampai 499 ekor kambing zakatnya empat ekor kambing. Dan begitu seterusnya.

C. Zakat Barang Dagangan

1. Barang dagangan adalah barang yang dipersiapkan untuk jual-beli demi keuntungan, berupa tanah, hewan, makanan, minuman dan alat-alat serta lainnya.

2. Syarat diwajibkannya zakat pada harta dagangan ada dua:

a) Dimiliki dengan kehendak dan pilihannya

b) Dimiliki dengan niat untuk berdagang

3. Barang dagangan bila untuk perdagangan dan telah mencapai nishab serta berlalu satu tahun maka wajib membayar zakat. Ketika telah satu tahun ditaksir dengan yang paling berharga bagi wajib zakat (mustahiq) baik emas maupun perak, dikeluarkan 2.5 persen dari barang yang diperjualbelikan dan keuntungannya.

4. Rumah, tanah, mobil dan alat-alat bila diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau dipergunakan bukan sebagai dagangan maka tidak ada zakatnya. Bila disiapkan untuk penyewaan maka zakatnya wajib atas upah sewa sejak akad sampai berlalu satu tahun dan mencapai nishab. Sedangkan bila diperuntukkan sebagai dagangan maka wajib zakat pada harganya bila telah mencapai nishab dan berlalu satu tahun.

5. Alat-alat pertanian, pabrik, perdagangan dan yang semisalnya, tidak ada zakat pada dzat barang tersebut, karena (hakikatnya) barang tersebut bukan didagangkan namun untuk digunakan.

D. Zakat Hasil Bumi

1. Hasil bumi adalah biji-bijian, buah-buahan, barang tambang dan barang terpendam serta lainnya.

2. Wajib zakat pada semua jenis biji-bijian dan pada tiap buah yang dapat ditakar dan dapat disimpan seperti kurma dan kismis. Disyaratkan sebagai hak miliknya ketika datang kewajiban zakat, mencapai nishabnya (5 wasaq). Setiap satu wasaq = 60 sha’ dan setiap satu sha’ = 2.40 kg dan berarti nishab hasil bumi yakni 60 x 5 = 300 sha’ dan 300 sha’ x 2.40 kg = 720 kg.

3. Sha’ nabawi setara 4 mud (cakupan dua tangan) sedang dan setara dengan 2.40 kg.

4. Buah-buahan yang telah satu tahun bila satu jenis maka digabungkan dalam menyempurnakan nishab seperti jenis-jenis kurma.

Dari Abu Sa’id Al Khudri Radhiyallahu’anhu ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Tidak ada zakat pada hasil panen yang kurang dari lima awaq, tidak ada zakat pada hasil panen yang kurang dari lima dzaud dan tidak ada zakat pada hasil panen yang kurang dari lima awsuq’” Muttafaqun ‘Alaihi.

5. (Kadar) wajib zakat pada hasil bumi

a) 10 persen. Wajib pada hasil panen yang diairi tanpa biaya, seperti yang diairi dengan air hujan atau mata air serta lainnya.

b) 5 persen. Wajib pada hasil panen yang diairi dengan biaya, seperti dengan air sumur yang dikeluarkan dengan alat (mesin) atau lainnya.

6. Waktu wajibnya zakat biji-bijian dan buah-buahan, bila telah tua biji-bijian tersebut dan telah masak buah-buahan (waktu panen), yakni dengan menjadi merah atau kuning. Bila dijual oleh pemiliknya maka zakatnya wajib atas dia bukan atas pembelinya.

7. Bila rusak biji-bijian dan buah-buahan (seperti kurma dan anggur, penerj) tanpa keteledoran dan tanpa sengaja dari pemiliknya, maka gugurlah kewajiban zakat.

8. Tidak ada kewajiban zakat pada sayuran dan buah-buahan (seperti jambu, rambutan, dan lain-lain) kecuali bila barang tersebut disiapkan untuk perdagangan, maka dari harganya dikeluarkan 2.5 persen bila telah berlalu satu tahun dan mencapai nishab.

Dikumpulkan dan diterjemahkan oleh: Al Ustadz Ahmad Yuswaji dari kitab Asy-Syarhul Mumti’, Mulakhkhash fiqhi, Mukhtashar Al Fiqhil Islamiy.

Disalin dari: Majalah As-Salaam No III Th.I 2005 M/1426H halaman 61 s.d. 64; Judul Asli: Fiqih Zakat,

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.